|
Mekanisme Penggalangan Dana Penanggulangan Bencana di Era Otonomi Daerah: Belajar dari RANTF |
|
Written by Juniawan Priyono - KPJ'94
|
|
Tuesday, 15 June 2010 |
Konsekuensi otonomi daerah dan pembentukan kelembagaan yang otonom adalah kejelasan pengaturan pembiayaan pembangunan. Hingga saat ini, sistem pembagian sumber daya yang berlaku belum memungkinkan bagi daerah untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dari Dana Alokasi Umum (DAU). Diketahui secara luas bahwa sumber-sumber anggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah dana darurat APBN untuk pemerintah daerah, bantuan Pemerintah, dana siap pakai untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan APBD. Kebutuhan pendanaan untuk penanggulangan bencana sedemikian besar dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas. Perlu kebijaksanaan dalam mendayagunakan semua potensi sumber pendanaan yang tersedia. Sumbangan secara langsung dari masyarakat, lembaga donor, dan dunia usaha perlu difasilitasi dan diadministrasikan. Tulis Komentar |
|
Read more...
|
|
|
Penyelesaian Permasalahan Barak dan Shelter Penyintas Tsunami 26 Desember 2004 di NAD |
|
Written by Juniawan Priyono 1,2 dan Bambang Budiwiranto 1,3
|
|
Tuesday, 15 June 2010 |
Gempabumi bertsunami yang melanda Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 26 Desember 2004 menyebabkan banyak rumah yang rusak maupun hilang. Para korban yang selamat atau dikenal sebagai penyintas mengalami trauma dan tidak mau kembali ke tempat tinggal semula, sehingga perlu ditampung di suatu tempat yang aman dan berkapasitas besar. Inilah alasan utama pendirian barak, selain pertimbangan agar penyintas dapat berkumpul di satu tempat, mudah dimonitor, dan diperhatikan segala keperluannya. Kondisi penyintas yang terpisah dan tersebar, misalnya yang tinggal di rumah sanak keluarga, menyebabkan proses penanganan menjadi terkendala. Meskipun ini tidak berarti bahwa penyintas tidak boleh melakukannya. Tulis Komentar |
|
Read more...
|
|
|
Pemodelan Spasial dalam Perencanaan Sistem Layanan Kesehatan Berjenjang Pascabencana di Aceh & Nias |
|
Written by Juniawan Priyono - KPJ'94
|
|
Thursday, 19 November 2009 |
Empasan gelombang tsunami 26 Desember 2004 di Aceh dan goyangan gempabumi 28 Maret 2005 di Nias menghancurkan banyak fasilitas kesehatan. BRR NAD-Nias berupaya membangun kembali sarana dan prasarana kesehatan yang rusak akibat bencana dengan konsep sistem layanan kesehatan berjenjang. Berjenjang artinya mengatur sistem rujukan antara puskesmas pembantu, puskesmas, dan rumah sakit. Tulisan ini mencoba menganalisis distribusi fasilitas layanan kesehatan di NAD dan Nias berdasarkan aksesibilitas secara keruangan. Faktor keruangan mempertimbangkan pentingnya faktor penghambat geografis antara konsumen dan penyedia jasa, yaitu: lokasi, jarak antara keduanya, dan lama waktu yang ditempuh untuk memperoleh layanan tersebut. Analisis jalur terpendek dilakukan untuk mengukur jalur yang mempunyai jumlah penghambat yang minimum diantara masyarakat dan pusat layanan kesehatan yang diinginkan dalam suatu jaringan. Metode analisa ini digunakan pada kedua wilayah kajian dan dibandingkan secara deskriptif analitik. Hasil analisa menunjukkan bahwa pusat layanan kesehatan berjenjang di Nias terdistribusi secara lebih baik dibandingkan dengan NAD. Sejak perencanaan pemulihan sudah mempertimbangkan aksesibilitas secara keruangan. Sedangkan untuk wilayah Aceh diperlukan sebuah sistem rujukan yang dikembangkan berdasarkan topografi dan geografi wilayah. Layanan kesehatan berjenjang dapat dibagi ke dalam lima regional, yaitu barat-selatan, tengah, utara, timur, dan pusat. Tulis Komentar |
|
Read more...
|
|
|