Gempabumi bertsunami yang melanda Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 26 Desember 2004 menyebabkan banyak rumah yang rusak maupun hilang. Para korban yang selamat atau dikenal sebagai penyintas mengalami trauma dan tidak mau kembali ke tempat tinggal semula, sehingga perlu ditampung di suatu tempat yang aman dan berkapasitas besar. Inilah alasan utama pendirian barak, selain pertimbangan agar penyintas dapat berkumpul di satu tempat, mudah dimonitor, dan diperhatikan segala keperluannya. Kondisi penyintas yang terpisah dan tersebar, misalnya yang tinggal di rumah sanak keluarga, menyebabkan proses penanganan menjadi terkendala. Meskipun ini tidak berarti bahwa penyintas tidak boleh melakukannya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memelopori upaya pengurangan risiko bencana dengan menyerukan ke seluruh dunia untuk lebih memprioritaskan upaya pengurangan risiko bencana sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan berkelanjutan. Perhatian PBB terhadap masalah pengurangan risiko bencana (PRB) dimulai dengan dikeluarkannya resolusi dalam sidang Majelis Umum ke-2018 mengenai Bantuan dalam Situasi Bencana Alam dan Bencana Lainnya pada tanggal 14 Desember 1971.

Sekalipun terjadi bencana, fasilitas kesehatan tidak boleh rusak. Harus bisa menjadi bangunan penyelamat bagi pasien dan tenaga medis, serta menjadi garda terdepan dalam layanan kondisi darurat. Bagaimana menjadikan rumah sakit sebagai lokus mitigasi dan pengurangan risiko bencana?

Bappenas dan Bakornas PB dengan dukungan UNDP telah meluncurkan buku Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) pada tanggal 24 Januari 2007. Buku ini disusun sebagai bentuk komitmen dari Pemerintah Indonesia terhadap resolusi PPB No 63 Tahun 1999 yang ditindaklanjuti dengan Kerangka Kerja Hyogo dan Aksi Beijing. Penyusunan buku ini bertujuan untuk mengubah paradigma dalam menangani bencana, dari yang selama ini masih lebih bersifat responsif dalam menangani bencana menjadi suatu kegiatan yang bersifat preventif, sehingga bencana itu sedini mungkin dapat dicegah atau diminimalkan, risikonya dapat dikurangi atau malah ditiadakan.

Kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Kutai Barat dalam beberapa tahun terakhir (lihat Tabel 1) menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif dalam jumlah kejadian dan luasan. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi ekonomi, sosial, lingkungan, dan politis.