Isu perbatasan kian menghangat dalam beberapa pekan ini. Eksekutif, Legislatif, tak ketinggalan pula berbagai komponen Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melontarkan komentar dan pemikiran kritis tentang problem perbatasan. Komentar tersebut kadangkala membangkitkan ‘emosi kebangsaan sesaat’. Bisa dimaklumi, karena perbatasan berhubungan erat dengan wilayah kedaulatan negara. Kasus perbatasan yang sempat terangkat luas ke publik antara lain reklamasi pantai Singapura, penutupan 4 pintu perbatasan darat di Belu, dan Blok Ambalat yang mulai mencuat. Contoh kasus, proyek reklamasi pantai Singapura yang berlangsung sejak Tahun 1960 dikawatirkan berdampak negatif terhadap lingkungan dan sumberdaya perikanan. Kekhawatiran dari sejumlah pihak akan terusiknya kedaulatan negara akibat reklamasi juga patut dicermati.

Persoalan semakin kompleks ketika pasir untuk keperluan reklamasi Singapura diambil dari wilayah perairan Kepulauan Riau. Beberapa pulau di kawasan ini dikhawatirkan tenggelam. Di sisi lain, luas daratan Singapura meningkat dalam kurun waktu tertentu. Tercatat pada tahun 1960 luas asli Singapura sebesar 580 km². Bertambah menjadi 660 km² sampai tahun 1999, bahkan peningkatan drastis terjadi pada tahun 2002 menjadi 680 km². Diperkirakan luas Singapura di penghujung 2006 sampai 760 km². Apakah dengan bertambahnya daratan Singapura berpengaruh pada masalah perbatasan? Bagaimana nasib pulau kecil di wilayah perbatasan di Kepulauan Riau terkait ekspor pasir? Siapa yang dapat menjamin keutuhan wilayah kedaulatan? Dibutuhkan kajian detil untuk menjawabnya.

Persoalan terkait yang lebih besar tanpa mengecilkan kasus diatas yakni tentang ‘nasib’ Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT). Mungkin sudah usang membicarakannya, tetapi tidak akan basi untuk mengungkapnya. Wawasan Nusantara hanya akan menjadi wacana kosong bila tidak mengenal nama dan dimana pulau-pulau tersebut berada. Terlalu banyak buih di mulut daripada optimalisasi rekaman kaset di otak. Begitulah kurang lebih ungkapannya. Tidak berlebihan bila PPKT menjadi garda terdepan dalam menjaga wilayah kedaulatan Indonesia. Posisinya sangat strategis untuk menarik garis Batas Laut Teritorial, Zona Tambahan, Batas Landas Kontinen, dan zona ekonomi Eksklusif. Indonesia sebagai negara kepulauan yang telah diakui oleh UNCLOS dan telah diratifikasi, berhak menentukan garis batasnya. Dari 183 Titik Dasar (TD) yang menjadi patokan untuk menarik garis pangkal, tercatat ada 92 TD berada di pulau-pulau kecil terluar. Hal ini berarti keberadaan PPKT sangat vital dalam kerangka kedaulatan negara. Dipertegas lagi oleh PP No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Di situ disebutkan bahwa ada 92 PPKT yang menjadi acuan menarik garis pangkal. Anggapan bahwa PPKT merupakan pulau liar tak terurus dan seonggok batu karang, tidak selamanya benar. Kurang lebih hanya sepertiga dari PPKT yang dihuni, selebihnya masih berupa hutan bervegetasi lebat sampai jarang. Selain itu beberapa PPKT memiliki potensi wisata, keanekaragaman terumbu karang, dan sumber daya perikanan.

Lepasnya dua PPKT yakni Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia. Walaupun menurut perjanjian Inggris dan Belanda, kedua pulau tersebut masuk wilayah Indonesia, tetapi Mahkamah Internasional lebih menitikberatkan pada bukti peranan Malaysia di Sipadan-Ligitan. Tiga aspek utama yang dijadikan alasan Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia yakni keberadaan secara terus menerus (continuous presence), penguasaan efektif (effective occupation), dan pelestarian ekologis (ecology preservation). Indonesia lemah dalam ketiga hal tersebut dibanding Malaysia.

Kekhawatiran terhadap keberadaan pulau kecil terluar tidak terbatas pada lepasnya pulau ke negara lain. Letaknya yang berhadapan langsung dengan 10 negara tetangga (Singapura, Malaysia, Thailand, India, Vietnam, Palau, Papua Nugini, Australia, Philipina, dan Timor Leste) berpotensi rawan terhadap pengaruh ideologi, ekonomi, politik, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan. Lingkungan alam juga dapat terancam karena sebagian besar pulau berhadapan langsung dengan lautan bebas, contohnya abrasi yang dapat menghilangkan titik dasar. Dari 92 PPKT yang tersebar di 20 Provinsi, terdapat 12 pulau yang menjadi perhatian khusus yakni Pulau Rondo, Sekatung, Nipa, Berhala, Marore, Miangas, Marampit, Batek, Dana, Fani, Fanildo, dan Pulau Bras.

Pulau Nipa yang berbatasan dengan Singapura terancam tenggelam akibat aktifitas penambangan pasir laut. Hal ini sangat berasalan. Luas Pulau Nipa ketika surut mencapai 60 Ha, saat pasang hanya 3.600 m², cukup memprihatinkan! Diperparah dengan degradasi kualitas lingkungan dan berkurangnya sumberdaya perikanan. Letaknya yang berada dimulut Selat Malaka juga sangat rawan terhadap penyelundupan. Prasasti di Nipa yang berbunyi ‘Nipa pulau terluar, pertahankan sampai titik darah penghabisan’ menjadi saksi bisu betapa vitalnya pulau ini. Selanjutnya menengok Pulau Miangas di Sulawesi Utara, Konggres (DPR) Philipina masih mengklaim pulau ini menjadi bagian dari wilayahnya. Secara de yure Pulau Miangas menjadi milik Indonesia seutuhnya. Dibuktikan dengan pengakuan Mahkamah Arbitrase Internasional Jarak pulau ke Philipina yang hanya 48 mil menyebabkan warga Miangas lebih banyak ke Philipina dibanding ke Nanusa (Ibukota kecamatan) dalam hal aktifitas ekonomi, bahkan merambah ke ranah sosial budaya. Tak heran bila barang-barang kebutuhan pokok sampai barang rumah tangga didominasi produk Philipina. Ikatan emosional warga yang terjalin akibat hubungan personal secara kontinyu dengan Philipina tentu berpotensi terhadap degradasi ideologi. Untuk mencapai Miangas butuh waktu 20 hari sekali kapal dari Pelabuhan, terhitung sangat jarang untuk sebuah kegiatan perekonomian yang butuh waktu cepat. Penulis ingat betul ketika seorang guru besar dari Universitas Indonesia merasa prihatin ketika tidak menemui toponimi Miangas dari beberapa peta yang beliau lihat. Sungguh ironis. Miangas dan Nipa hanya segelintir contoh kecil dibanding kekomplekan masalah PPKT lainnya.

Siapa Peduli?

Patut disyukuri ketika keluar Perpres No. 78 Tahun 2005 tentang adanya upaya pengelolaan pulau-pulau kecil, termasuk pulau terluar. Terjalin sinergi antar berbagai departemen dan lembaga non departemen yang bahu membahu memperhatikan dan mengelola terutama PPKT. Tentu saja dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai dengan kapasitasnya. Beberapa program pembangunan harus dicanangkan dan berkelanjutan terhadap PPKT. Untuk PPKT yang berpenghuni dapat dilakukan pengembangan pariwisata, eksplorasi sumber daya perikanan, peningkatan aktifitas perdagangan, pembangunan infrastruktur, dan penguatan kelembagaan. Sedangkan untuk pulau yang tidak berpenghuni lebih diarahkan pada pengembangan konservasi dan taman nasional laut, laboratorium alam, wisata bahari, dan menjadikan pulau sebagai wilayah persinggahan.

Hal yang tidak boleh terlupakan adalah pembangunan basis data spasial mengenai PPKT. Basis data spasial contoh sederhana adalah pemberian nama pulau (toponimi). Inisiatif Dr Alex Retraubun dari Departemen Kelautan dan Perikanan untuk mendaftarkan nama pulau-pulau Indonesia termasuk pulau kecil ke PBB, patut diacungi jempol. Hal ini bila terwujud akan berdampak positif karena pengakuan dari pihak internasional semakin kuat. Selain itu pemetaan dengan menggunakan sumber data terbaru harus kontinyu dilakukan untuk mengamati kondisi riil di lapangan. Dalam hal ini citra satelit resolusi tinggi dapat dimanfaatkan. Koordinasi dan sharing data spasial dan non spasial memegang peranan penting.

Pertanyaan mendasar adalah seberapa besar perhatian dan kepedulian Warga Negara Indonesia terhadap keberadaan pulau kecil terluar?. Jawaban kuncinya ada tiga yakni ‘AMAT PEDULI, PEDULI, AH PEDULI AMAT!.' Untuk jawaban pertama dan kedua berarti sangat diharapkan, tetapi bila menjawab kalimat ketiga maka hanya rumput bergoyanglah yang siap menggeleng-gelengkan daunnya (meminjam istilah Oom Ebiet G. Ade). Semua kembali ke kesadaran kita masing-masing.

*) Penulis adalah Staf di Bakosurtanal, Bogor